14 Juli, 2009

pdrb nunukan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kekayaan sumber daya alam di Indonesia secara ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal dan menjadi sebuah tantangan besar yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, dimana hal tersebut dapat berdampak pada keterancaman kelestarian lingkungan, selain aktifitas pihak pengembang yang terkadang mengabaikan pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat (Community Development) sehingga laju kerusakan hutan semakin tinggi. Laju kerusakan hutan di Indonesia sesudah reformasi justru jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya. Saat ini, hutan hampir menjadi cerita dongeng untuk generasi mendatang, sehingga dengan kondisi hutan yang sangat menyedihkan serta lembaga-lembaga kehutanan yang tidak mempunyai kekuatan dalam menahan laju kerusakan ini, apapun akan dilakukan dalam upaya menyelamatkan pohon terakhir yang tersisa di hutan Indonesia. Suatu upaya yang dihasilkan dari berbagai perpaduan teori yang berkembang yang nantinya diharapkan dapat menjadi winning solution dan jalan keluar bagi berbagai kondisi masalah kehutanan yang dihadapi sekarang.
Pada dasarnya, keberlanjutan (sustainability) selayaknya menjadi sebuah paradigma pembangunan yang harus tetap diupayakan demi terciptanya sebuah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat yang merupakan satu kesatuan secara utuh, dalam hal ini eksplorasi potensi sebuah wilayah secara menyeluruh menjadi sangat penting. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada resource and community based development, yang dijabarkan sebagai berikut : (1) Perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman; (2) Perubahan orientasi dari hasil hutan kayu ke hasil hutan non kayu dan jasa; (3) Pergeseran pola pengusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat; (4) Perubahan bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi log ke optimasi fungsi hutan; dan (5) Pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke desentralisasi.
Sejak diberlakukan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada UU Nomor 22 tahun 1999 disempurnakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 disempurnakan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan Sistem Pemerintahan Desentralisasi maka segala urusan kebijakan regional diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang\ sesungguhnya. Otonomi Daerah mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya, diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Pemerintahan daerah berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangganya sendiri, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masingmasing. Dalam pengaturan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah haruslah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap dan relevan sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi sebenarnya suatu daerah pada saat tertentu, sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha (Industrial Origin).

1.2 Tujuan
1. Ingin mengetahui seberapa besar PDRB daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dilihat dari sektor Kehutanan selama lima tahun.
2. Ingin mengetahui bagaimana laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dilihat dari sektor Kehutanan selama lima tahun.
3. Ingin mengetahui Struktur Perekonomian Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur

1.3 Rumusan Masalah
1. Seberapa besarkah sektor kehutanan memberikan pemasukan terhadap PDRB daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur selama lima tahun ?
2. Bagaimanakah laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur selama lima tahun ?
3. Bagaimana Struktur Perekonomian Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur ?



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Produk Domestik Regional Bruto
Untuk menjaga keseragaman konsep, definisi, dan metode yang dipakai di seluruh Indonesia, Badan Pusat Statistik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bimbingan teknis dan pengarahan yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan karena secara teori PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari segi konsep, definisi, metodologi, cakupan, maupun sumber datanya. Hal ini untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil penghitungan PDRB antara kabupaten/kota dan propinsi maupun antara propinsi dan nasional. Untuk mempermudah melakukan studi perbandingan dan analisis-analisis lainnya, maka tahun\ dasar yang dipakai di tingkat nasional telah pula diterapkan secara serentak oleh seluruh propinsi dan kabupaten/kota.
Untuk memperoleh seri PDRB yang cukup panjang dan up to date, perbaikan penghitungan PDRB perlu dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kelengkapan data yang tersedia di setiap kabupaten/kota. Sesuai dengan penyajian data nasional, PDRB Kabupaten Nunukan juga dipisahkan menurut PDRB dengan dan tanpa Migas (minyak, gas dan hasil-hasilnya meliputi minyak bumi, gas bumi, gas alam cair dan hasil industri pengolahan minyak). Dengan demikian kontribusi Migas dapat terlihat dengan jelas pada perubahan struktur ekonomi maupun pada laju pertumbuhan ekonomi.
PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu kurun waktu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada kurun waktu tersebut, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, yang selanjutnya disebut sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu:
o Jika ditinjau dari sisi produksi disebut Produk Regional, merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
o ika ditinjau dari sisi pendapatan disebut Pendapatan Regional, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktorfaktor produksi berupa upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
o Jika ditinjau dari segi pengeluaran disebut Pengeluaran Regional, merupakan jumlah pengeluaran konsumsi atau komponen permintaan akhir yang dilakukan oleh rumahtangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (selisih ekspor terhadap impor) suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

3.2 Agregat PDRB
o Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah, jika nilainya dikurangi penyusutan akan sama dengan:
o Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar. Jika nilai ini dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi (pajak tak langsung neto) akan sama dengan:
o Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor. Nilai ini merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai ini dikurangi dengan pendapatan yang masuk dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke luar wilayah, akan diperoleh Produk Regional Neto atau biasa disebut Pendapatan Regional.
o Jika Pendapatan Regional tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut akan diperoleh Pendapatan Regional Per Kapita.

3.3 Klasifikasi Sektor
Kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara/daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan yang bercorak ragam ini perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama sehingga dapat ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan ekonomi tertentu seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini sering pula disebut sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha.
Pembagian klasifikasi ekonomi ke dalam sektor didasarkan pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam berproduksi, sifat dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dan penggunaan barang dan jasa bersangkutan. Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antarwilayah, antarwaktu, dan antarkarakteristik tertentu dapat dilakukan.
Dalam upaya memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai negara, PBB menerbitkan publikasi mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha yang berjudul International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Publikasi ini telah direvisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor serta ruang lingkup dan definisinya disajikan dalam penerbitan BPS yang terangkum dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

BAB III
PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sektoral Sektor Kehutanan
Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian pada tahun 2006 mencapai 459,71 miliar rupiah. Nilai tambah yang dihasilkan oleh Sektor Pertanian hampir setengahnya disumbang dari subsektor kehutanan. Pada tahun 2006 Sektor Pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar 20,98 persen terhadap pembentukan PDRB. Perlu juga dicermati bahwa kontribusi Sektor Pertanian ini dari tahun ke tahun terus menurun. Tahun 2000 terhitung kontribusi sektor ini terhadap total PDRB sebesar 48,02 persen, kemudian pada tahun 2001 turun menjadi 39,26 persen, tahun 2002 turun kembali menjadi 38,49 persen. Tahun 2003 semakin turun menjadi 37,07 persen, tahun 2004 hanya mencapai 33,22 persen, dan tahun 2005 hanya memiliki kontribusi sebesar 21,03 persen.
Secara keseluruhan NTB Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar 2,54 persen. Sejak lima tahun terakhir laju pertumbuhan Sektor Pertanian secara keseluruhan persentasenya menunjukkan kecenderungan yang melambat. Pada tahun 2001 laju pertumbuhan mencapai 7,20 persen. Akan tetapi tahun 2002 dan 2003 melambat menjadi 6,48 persen dan 4,60. Demikian pula halnya pada tahun 2004 dan 2005, laju pertumbuhan sektor ini kembali menunjukkan pelambatan yaitu menjadi 0,11 persen dan 0,39 persen. Pada tahun 2006 subsektor kehutanan yang mempunyai kontribusi dominan, mengalami laju pertumbuhan negatif 15,06 persen sehingga sekali pun subsektor lainnya tumbuh sangat cepat hingga di atas sepuluh persen, laju pertumbuhan Sektor Pertanian juga negatif.




tabel 1. Pertumbuhan Implisit dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Nunukan 2000-2006

Tahun
Nilai Tambah Bruto
(juta Rp) Kontribusi (persen) Pertumbuhan NTB (persen) Pertumbuhan Implisit (persen)
(1) (2) (3) (4) (5)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 306.238
355.298
389.834
417.084
426.516
438.864
459.705 48,02
39,26
38,25
37,08
33,22
21,03
20,98 -
7,20
6,48
4,60
0,11
0,39
-2,54 -
8,23
3,04
2,29
2,15
2,49
7,48

Dilihat dari kontribusi masing-masing subsektor, terlihat bahwa selain subsektor kehutanan, kontribusi subsektor lainnya terhadap PDRB total masih sangat kurang. Seperti subsektor tanaman bahan makanan misalnya, dengan nilai tambah bruto 104,86 miliar subsektor ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 4,78 persen terhadap PDRB. Kontribusi terkecil diberikan oleh subsektor perikanan. Nilai tambah bruto yang diciptakan subsektor ini sebesar 27,16 miliar rupiah, dengan kontribusi hanya 1,24 persen terhadap nilai PDRB.
Selain mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing subsektor pada Sektor Pertanian serta kontribusinya, perlu juga dilihat perkembangan harga yang terjadi, yaitu melalui indeks implisit. Indeks implisit ini menunjukkan tingkat inflasi yang terjadi pada setiap sektor ditingkat harga produsen. Secara keseluruhan Sektor Pertanian mengalami inflasi sebesar 7,48 persen. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada subsektor kehutanan yaitu sebesar 8,23 persen sebagai akibat dari berkurangnya produksi kayu. Inflasi terendah pada subsektor peternakan dan hasil-hasilnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel-tabel yang terdapat dibawah ini.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 - 2006 (Juta Rupiah)
Lapangan usaha 2002 2003 2004 2005 2006*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian
a. Tanaman bahan makanan
b. Tanaman perkebunan
c. Peternakan dan hasil-hasilnya
d. Kehutanan
e. Perikanan 389.834
77.351

29.227

38.344

227.078
17.833 417.084
73.374

31.475

41.703

250.156
20.377 426.516
79.604

36.337

46.288

242.626
21.661 438.864
80.931

41.314

48.195

244.387
24.037 459.705
104.856

50.394

52.614

224.680
27.160
2. Pertambangan dan Penggalian 392.308 436.986 551.262 1.302.007 1.267.162
3. Industri pengolahan 349 418 518 554 620
4. Listrik, gas dan air minum 5.374 6.804 8.370 9.490 10.790
5. Bangunan 58.321 76.201 80.496 82.389 91.757
6. Perdagangan, hotel dan restoran 98.391 105.369 126.101 152.176 220.895
7. Pengangkutan dan komunikasi 22.765 25.874 29.940 35.133 44.547
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.788 1.957 2.108 2.305 2.708
9. Jasa-jasa 50.005 54.239 56.541 63.929 93.426
Produk Domestik Regional Bruto 1.019.135 1.124.931 1.281.850 2.086.848 2.191.609
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas 635.770 698.130 802.670 1.019.946 1.183.567



Tabel 3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 - 2006 (Juta Rupiah)
Lapangan usaha 2002 2003 2004 2005 2006*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian
a. Tanaman bahan makanan
b. Tanaman perkebunan
c. Peternakan dan hasil-hasilnya
d. Kehutanan
e. Perikanan 349.575
61.030

23.790

28.112

219.736
16.907 365.651
54.768

24.769

29.903

238.461
17.750 366.039
58.403

27.819

32.059

229.539
18.219 367.474
57.785

31.482

32.749

225.562
19.896 358.132
72.861

38.017

33.278

191.600
22.375
2. Pertambangan dan Penggalian 383.825 402.160 470.751 547.604 516.134
3. Industri pengolahan 331
369 391 417 462
4. Listrik, gas dan air minum 5.074 5.560 6.559 7.432 8.045
5. Bangunan 56.648 73.817 77.137 78.526 87.243
6. Perdagangan, hotel dan restoran 78.111 80.485 95.227 113.928 146.042
7. Pengangkutan dan komunikasi 20.939 21.620 23.048 24.886 27.247
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.481 1.585 1.679 1.757 1.930
9. Jasa-jasa 39.873 40.505 42.023 44.571 54.893
Produk Domestik Regional Bruto 935.858 991.752 1.082.855 1.186.594 1.200.127
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas 559.687 597.835 675.652 789.742 845.457


Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 - 2006 (%)
Lapangan usaha 2002 2003 2004 2005 2006*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pertanian
a. Tanaman bahan makanan
b. Tanaman perkebunan
c. Peternakan dan hasil-hasilnya
d. Kehutanan
e. Perikanan 6,48
19,10

15,78

7,24

2,24
10,13 4,60
-10,26

4,11

6,37

8,52
4,99 0,11
6,64

12,31

7,21

-3,74
2,64 0,39
-1,06

13,17

2,15

-1,73
9,20 -2,54
26,09

20,76

1,61

-15,06
12,46
2. Pertambangan dan Penggalian 8,29 4,78 17,06 16,33 -5,75
3. Industri pengolahan 13,65 11,43 5,92 6,59 10,85
4. Listrik, gas dan air minum 7,63 9,56 17,99 13,30 8,25
5. Bangunan 24,29 30,31 4,50 1,80 11,10
6. Perdagangan, hotel dan restoran 15,96 3,04 18,32 19,64 28,19
7. Pengangkutan dan komunikasi 17,70 3,25 6,61 7,97 9,49
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 19,96 6,99 5,95 4,63 9,88
9. Jasa-jasa 11,25 1,59 3,75 6,06 23,16
Produk Domestik Regional Bruto 9,39 5,97 9,19 9,58 1,14
Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas 10,07 6,82 13,02 16,89 7,05


4.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan
Sumber daya alam yang melimpah dan ditunjang dengan letak geografis yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia telah memberikan daya tarik yang luar biasa bagi para investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya. Peranan komoditas unggulan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari distribusi PDRB sektoral, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Dari 11 sektor ekonomi nampak sektor ekonomi kehutanan walau dalam sub sektor pertanian masih tetap dominan dibanding dengan sektor-sektor lainnya, walaupun menunjukan kecenderungan menurun. Di PDRB atas harga berlaku dengan migas tahun 2000 adalah 47,75% atau tanpa migas 74,93%.
Prestasi yang dicapai ini tentu saja berbeda untuk setiap tahunnya, akan tetapi apa yang telah dicapai oleh Kabupaten Nunukan selama dekade tersebut. Sedikit banyak merupakan prestasi yang cukup membanggakan karena perekonomiannya lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi dengan Propinsi Kalimantan Timur yang hanya mencapai 4,9 % saja.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002 - 2006 (Juta Rupiah)
!Gambar 1.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002 - 2006 (Juta Rupiah)

Gambar 2.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002 - 2006 (%)
Gambar 3.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002 - 2006 (Persen)

Gambar 4.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2006 (Persen)

Gambar 5.
4.3 Struktur Perekonomian
Berdasarkan data-data diatas maka dapat dilihat Subsektor kehutanan pada sektor pertanian dari tahun ketahun terus mengalami naik turun, namun persentasinya terus menurun dari tahun ke tahunnya mulai dari tahun 2002 yang menyumbangkan 22,28% hingga tahun 2006 menghasilkan NTB (Nilai Tambah Bruto) sebesar 224 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 10,25 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 11,71 % dan begitu juga pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kontribusi subsektor kehutanan ini masih dominan di bandingkan dengan subsektor lain yang ada pada Sektor Pertanian. Walaupun relatif kecil bila dibandingkan dengan kontribusi subsektor Kehutanan, subsektor lain pada Sektor Pertanian mengalami peningkatan kontribusi. Kontribusi subsektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan meningkat dari 3,88 persen pada tahun sebelumnya menjadi 4,78 persen. Subsektor Tanaman Perkebunan dari 1,98 persen menjadi 2,30 persen, subsektor Peternakan dan Hasilhasilnya dari 2,31 persen menjadi 2,40 persen, dan subsektor Perikanan dari 1,15 persen menjadi 1,24 persen.

BAB IV
KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan
Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) Kabupaten Nunukan merupakan wilayah depan garis perbatasan negara, maka kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya bersandar pada keunggulan komparatif yang ada. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengubah keunggulan komparatif ini menjadi keunggulan kompetitif. Diharapkan dengan modal keunggulan komparatif yang kompetitif. Para investor akan lebih tertarik untuk melakukan investasi di kawasan perbatasan terutama dalam menarik investor yang berasal dari Sabah dan Serawak-Malaysia. Untuk itu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana serta di dukung dengan sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang perlu dicermati
Kabupaten Nunukan sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik seperti sumber daya mineral, maupun batubara yang memiliki kualitas golongan A dan Sektor komoditas unggulan seperti pertanian, peternakan, kehutanan dll merupakan jumlah terbesar dalam memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Nunukan.
Sektor Kehutanan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur walaupun masih lebih kecil dari pertambangan dan yang lainnya namun sektor kehutanan merupakan unggulan dari pertanian, karena hampir setengahnya pertanian disumbangnya dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan dari tahun ketahunnya mengalami perubahan yang naik turun dengan diengaruhi jumlah penduduk, namun secara keseluruhan persentasi dari keseluruhan mengalami penurunan setiap tahunnya.



5.2 Saran
Setelah dilihat dari keterangan hasil analisis mengenai PDRB di dari sektor kehutanan yang masih di dalam subsektor pertanian Kabupaten Nunukan Maka dari itu untuk mempersiapkan perkiraan tersebut diperlukan pembenahan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi serta sumber daya alamnya seperti Rendahnya tingkat pendidikan yang rata-rata hanya mencapai tamatan sekolah dasar, Pengelolaan terhadap sumber daya alam yang masih tradisional, sulitnya memasarkan hasil produksi dikarenakan infrastruktur pendukung yang tidak memadai dll.

DAFTAR PUSTAKA

Hanafiah H, Sudarmaji Imam, 2007, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nunukan 2007 Menurut Lapangan Usaha, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur
Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perbatasan Negara Pulau Kalimantan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar